BALI, DigiTVNews.com -- Menambah pusat data belum tentu membuat Indonesia berdaulat di bidang kecerdasan artifisial (AI). Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan, kedaulatan itu baru terwujud bila Indonesia menguasai teknologi dari hulu, mulai dari kapasitas komputasi hingga industri semikonduktor.
Pandangan tersebut disampaikan Nezar dalam Digital Economy Policy Forum 2026, bagian dari rangkaian Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Kamis (22/10/2026). Menurutnya, strategi kedaulatan digital menuntut Indonesia mengamankan sejumlah titik jepit atau choke point dalam rantai pasok global yang menopang industri AI.
Nezar menjelaskan, kedaulatan digital adalah ekosistem yang mencakup infrastruktur fisik, data, keamanan siber, tata kelola, serta kemampuan riset dan inovasi. Karena itu, penguasaan teknologi tidak bisa diukur hanya dari ketersediaan pusat data. Ukurannya juga mencakup kemampuan nasional mengembangkan teknologi strategis yang menopang AI.
Ia menyebut daya komputasi sebagai fondasi persaingan teknologi global, yang ibarat listrik bagi ekonomi digital. Ekosistem itu pun bergantung pada pasokan energi yang andal, konektivitas, komputasi awan, dan pusat data.
Sejumlah laporan menyebut kapasitas pusat data Indonesia saat ini sekitar 580 megawatt, masih di bawah Malaysia. Angka itu ditargetkan naik menjadi 1,3 gigawatt pada 2027-2028. Nezar menilai pembangunan pusat data perlu ditata dengan perencanaan dan pengaman (safeguard) agar pertumbuhannya memenuhi kebutuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.
Di sisi hulu, Nezar menyoroti pentingnya memperkuat industri semikonduktor. Indonesia dinilai punya bekal berupa mineral seperti nikel, bauksit, timah, emas, hingga logam tanah jarang yang kini diburu dunia. Dengan penguasaan teknologi hulu, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi ikut terlibat dalam proses produksi teknologi pendukung AI.
Gagasan ini sejalan dengan pernyataan Nezar pada Juli 2026. Saat itu ia menilai banyak negara berkekuatan menengah mulai membangun Sovereign AI, yakni kemampuan memproduksi, mengelola, dan mengendalikan teknologi AI secara mandiri dengan data, infrastruktur, dan sumber daya manusia lokal. Pengembangannya, menurut dia, perlu digarap secara utuh dari hulu ke hilir (full stack).
Pemerintah juga menyiapkan peta jalan AI nasional hingga 2029 untuk mengarahkan pengembangan teknologi sesuai kepentingan Indonesia. Pernyataan Nezar menandai arah kebijakan, bukan aturan yang mengikat. Rincian soal perizinan, standar efisiensi energi, dan insentif industri semikonduktor masih perlu ditunggu.
Bagi pelaku industri, sinyalnya jelas. Investasi pusat data tetap disambut, tetapi pemerintah ingin nilai tambah teknologi, dari chip sampai daya komputasi, makin banyak tinggal di dalam negeri.
Belum ada komentar yang ditayangkan.