BALI, DigiTVNews.com -- Pembangunan pusat data dan pabrik kecerdasan artifisial di Indonesia mulai dihitung bersama kemampuan pasokan listrik. Pemerintah menyatakan pengembangan infrastruktur AI akan disinkronkan dengan perencanaan energi, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek pusat data.
Pembahasan ini mengemuka di sela Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, saat Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Meutya menilai pembangunan pusat data (data center) dan AI Factory tidak bisa lagi direncanakan terpisah menurut sektor masing-masing. Menurut dia, ekosistem energi menjadi fondasi keberlangsungan pengembangan AI sehingga koordinasi lintas kementerian menjadi sangat strategis.
Bahlil mendukung gagasan tersebut dan menyebut kebutuhan tambahan daya untuk pusat data diperkirakan mencapai 20 gigawatt atau 20.000 megawatt. Besaran itu disebut setara kebutuhan listrik puluhan juta rumah tangga. Angka tersebut menunjukkan betapa besar beban yang harus disiapkan sektor kelistrikan jika investasi pusat data terus mengalir.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah akan memetakan lokasi pembangunan pusat data. Bahlil menyatakan akan meminta Komdigi menyediakan data tentang rencana lokasi pusat data yang dibangun investor, sehingga pasokan energi bisa disiapkan langsung di titik yang dibutuhkan. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menyelaraskan kebutuhan listrik dengan rencana pembangunan.
Selain energi, pemerintah menyoroti manfaat ekonomi investasi pusat data. Bahlil menjelaskan industri ini membutuhkan modal besar dan teknologi tinggi, tetapi penyerapan tenaga kerja langsungnya terbatas. Di sisi lain, operasionalnya memerlukan listrik dan air dalam jumlah signifikan.
Karena itu pemerintah akan menyiapkan regulasi yang mendorong kemitraan antara investor dan pelaku usaha setempat. Menurut Bahlil, investor dipersilakan masuk, tetapi diminta menghargai dan berkolaborasi dengan pengusaha nasional serta pengusaha di daerah tempat investasi dilakukan. Ia menyebut aturan itu dirancang sebagai kebijakan yang sama-sama menguntungkan. Dalam salah satu pernyataannya, Bahlil menegaskan bahwa investor tidak cukup hanya membawa teknologi, tetapi juga harus berbagi dengan pengusaha lokal.
Pemerintah berharap koordinasi sektor energi dan digital, ditambah pengaturan investasi yang mendorong kolaborasi, membuat pengembangan AI dan pusat data berjalan terencana dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga diharapkan memastikan nilai tambah tidak hanya dinikmati investor, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi proyek.
Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria juga menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi pusat data dan infrastruktur AI untuk memperkuat konektivitas dan posisi di rantai pasok teknologi global. Sinkronisasi dengan sektor energi menjadi langkah lanjutan agar kebutuhan investasi itu dapat didukung pasokan listrik yang memadai.
Belum ada komentar yang ditayangkan.