BALI, DigiTVNews.com -- Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat jaringan generasi kelima melalui kebijakan spektrum yang lebih ramah investasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail menyebut spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang baru dilepas memiliki biaya lebih terjangkau dibanding sebelumnya, sehingga operator punya ruang lebih lega untuk memperluas jaringan.
Menurut Ismail, konektivitas kini tidak lagi sekadar sarana komunikasi. Fokus pemerintah bergeser ke peningkatan kapasitas, kualitas, dan ketahanan jaringan. Ia menilai pemerintah harus hadir memberi ruang agar investasi infrastruktur digital tumbuh lebih cepat, dan karena itu roadmap 5G perlu dipercepat. Ia berkata bahwa dunia sedang bergerak menuju ekonomi berbasis kecerdasan artifisial (AI), sehingga infrastruktur digital harus mampu mengimbangi kebutuhan tersebut. Komdigi menargetkan cakupan 5G mendekati nasional pada 2029.
Selain menyediakan spektrum, Komdigi menyiapkan regulasi yang menjamin kepastian investasi jangka panjang. Ismail berharap operator tidak hanya menyediakan jaringan, tetapi juga menghadirkan solusi digital bagi sektor pertanian, manufaktur, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan. Ia juga menyebut Indonesia sudah memiliki fondasi kuat berupa jaringan serat optik nasional lebih dari satu juta kilometer, termasuk kabel bawah laut.
Spektrum tersebut dilepas lewat lelang yang digelar pada 7 Juli 2026, dilanjutkan pemilihan blok frekuensi pada 8–10 Juli. Di pita 700 MHz, XLSmart memperoleh 30 MHz (2x15 MHz) dengan nilai penawaran Rp35,34 miliar per MHz atau total Rp1,06 triliun. Di pita 2,6 GHz, Telkomsel mendapat alokasi terbesar, 80 MHz senilai Rp545,84 miliar. Indosat meraih 60 MHz senilai Rp372 miliar, sedangkan XLSmart memperoleh 50 MHz senilai Rp231,6 miliar. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menetapkan pemenang pada 21 Juli 2026.
Para pemenang tidak hanya membayar biaya hak penggunaan spektrum. Mereka diwajibkan menyediakan layanan 5G dengan target cakupan populasi nasional 51 persen dalam lima tahun, dengan minimal 20 persen pada tahun pertama. Mereka juga harus menghadirkan layanan 4G berkualitas di 538 desa dan kelurahan dari Sumatra hingga Papua. Pemerintah memproyeksikan penerimaan negara bukan pajak dari lelang ini mencapai Rp6 triliun pada tahap awal dan Rp30 triliun dalam 10 tahun.
Keterbatasan spektrum selama ini disebut menjadi hambatan 5G di Indonesia. Pengamat menilai 5G optimal membutuhkan lebar pita sekitar 100 MHz, sementara pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya mengingatkan bahwa perluasan 5G juga membutuhkan serat optik sebagai tulang punggung jaringan, bukan hanya menara. Sebagian kalangan juga mempersoalkan harga lelang yang dinilai masih tinggi, sehingga klaim “terjangkau” dari pemerintah akan diuji lewat kecepatan realisasi pembangunan operator.
Komdigi menyatakan akan mengawal pelaksanaan komitmen seluruh operator pemenang. Pemerintah juga berencana melelang pita 900 MHz pada 2026.
Belum ada komentar yang ditayangkan.