BALI, DigiTVNews.com -- Bali menjadi tempat berkumpul komunitas internet dunia pada pekan ini, dan Indonesia memakai panggung itu untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang. Dalam forum tata kelola internet global, pemerintah menegaskan keterlibatan negara berkembang adalah syarat bagi aturan internet yang adil dan inklusif.
Sikap tersebut disampaikan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, pada acara Governmental Advisory Committee (GAC) Dinner dalam rangkaian ICANN87 Annual General Meeting di Nusa Dua, Bali. Ia menyatakan Indonesia berkomitmen mendukung internet yang inklusif dan tepercaya, memperkuat kemitraan internasional, dan meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang.
Menurut Ismail, tata kelola internet global membutuhkan keterlibatan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dari negara berkembang. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan prioritas yang beragam. Ia menilai keterbukaan terhadap beragam perspektif menjadi fondasi untuk menjawab tantangan global.
Ismail juga menyoroti peran GAC, wadah pemerintah di ICANN, dalam membawa perspektif kebijakan publik ke dalam tata kelola internet global. Melalui partisipasi aktif di forum internasional, Indonesia menegaskan pentingnya dialog terbuka, kerja sama multipihak, dan keterlibatan negara berkembang.
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) adalah organisasi nirlaba internasional yang mengelola sistem penamaan domain (DNS) dan alokasi alamat IP, dua pilar infrastruktur internet dunia. ICANN87 berlangsung pada 17–22 Oktober 2026 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua. Acara ini semula dijadwalkan di Muscat, Oman, lalu dipindahkan ke Bali pada Juni 2026 karena situasi geopolitik di Timur Tengah.
Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bertindak sebagai tuan rumah lokal. Panitia memperkirakan forum ini dihadiri sekitar 1.500 delegasi dari sekitar 150 negara. Komdigi menyatakan dukungan penuh sejak jauh hari, termasuk koordinasi teknis seperti perizinan kepabeanan dan keimigrasian bagi para peserta.
Suara Indonesia tentang inklusivitas global bukan hal baru. Pada Februari 2025 di Paris, Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan kebijakan AI global tidak boleh hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga realitas negara berkembang. Pada Juli 2026, Indonesia menjadi satu dari 29 negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) di Shanghai.
Di dalam negeri, penetrasi internet Indonesia mencapai 81,72 persen atau sekitar 235 juta pengguna menurut survei APJII 2026. Skala pengguna itu menjadi salah satu alasan Indonesia ingin punya peran lebih besar dalam menentukan aturan main internet dunia, bukan sekadar menjadi pasar. Komdigi sebelumnya menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi perusahaan internet global.
Dengan menjadi tuan rumah ICANN87, pemerintah berharap Indonesia memperkuat posisi dalam ekosistem digital internasional sekaligus menunjukkan komitmen membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan tepercaya.
Belum ada komentar yang ditayangkan.